PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 /POJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

MAKALAH MANAJEMEN RESIKO

Disampaikan Untuk Memenuhi Tugas dalam Mata Kuliah Manajemen

Dosen Pengampu : GITA DANU PRANATA SE, MM

Hasil gambar untuk logo umy

Disusun oleh:

                                  Darmansyah                     (20140730001)

Muhammad Hasman         (20140730005)

Eko Wahyudi Sarifudin    (20140730046)

Rizky Aminullah               (20140730051)

Muhammad Husein           (20140730246)

 

EKONOMI DAN PERBANKAN ISLAM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2017

 

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65 /POJK.03/2016

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM SYARIAH

DAN UNIT USAHA SYARIAH

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

 

Menimbang :

  1. bahwa kegiatan usaha perbankan syariah tidak terlepas dari risiko yang dapat mengganggu kelangsungan bank;
  2. bahwa untuk mengelola risiko tersebut bank wajib menerapkan manajemen risiko secara individu dan secara konsolidasi;
  3. bahwa karakteristik produk dan jasa perbankan syariah memerlukan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah;
  4. bahwa langkah-langkah yang dilakukan bank syariah dalam memitigasi risiko harus mempertimbangkan kesesuaian dengan Prinsip Syariah;
  5. bahwa pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank harus terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif;
  6. bahwa sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan;
  7. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;

 

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

 

 

 

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

  1. Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
  2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disebut BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
  3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
  4. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disebut BUK adalah Bank Umum Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memiliki Unit Usaha Syariah.
  5. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
  6. Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank.
  7. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk.
  8. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
  9. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
  10. Risiko Operasional adalah Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
  11. Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
  12. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.
  13. Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
  14. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta Prinsip Syariah.
  15. Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.
  16. Risiko Investasi (Equity Investment Risk) adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing.
  17. Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  18. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  19. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
  20. Perusahaan Anak adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh BUS secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan, yang terdiri dari:
  21. perusahaan subsidiari (subsidiary company) yaitu Perusahaan Anak dengan kepemilikan BUS lebih dari 50% (lima puluh persen);
  22. perusahaan partisipasi (participation company) adalah Perusahaan Anak dengan kepemilikan BUS 50% (lima puluh persen) atau kurang, namun BUS memiliki pengendalian terhadap perusahaan;
  23. perusahaan dengan kepemilikan BUS lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) yang memenuhi persyaratan yaitu:
  • kepemilikan BUS dan para pihak lainnya pada Perusahaan Anak adalah masing-masing sama besar; dan
  • masing-masing pemilik melakukan pengendalian secara bersama terhadap Perusahaan Anak;
  1. Entitas lain yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan harus dikonsolidasikan.

 

BAB II

RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO

 

Pasal 2

  1. Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif.
  2. Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BUS dilakukan secara individu maupun konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
  3. Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk UUS dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha UUS, yang merupakan satu kesatuan dengan penerapan Manajemen Risiko pada BUK.

 

Pasal 3

Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit mencakup:

  1. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
  2. kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
  3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
  4. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

 

Pasal 4

Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.

Pasal 5

  1. Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencakup:
  2. Risiko Kredit;
  3. Risiko Pasar;
  4. Risiko Likuiditas;
  5. Risiko Operasional;
  6. Risiko Hukum;
  7. Risiko Reputasi;
  8. Risiko Stratejik;
  9. Risiko Kepatuhan;
  10. Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk); dan
  11. Risiko Investasi (Equity Investment Risk).
  12. Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk jenis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

BAB III

PENGAWASAN AKTIF DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

 

Bagian Kesatu

Umum

 

Pasal 6

Bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

 

Bagian Kedua

Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

 

Pasal 7

  1. Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi Direksi paling sedikit mencakup:
  2. menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;
  3. bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan;
  4. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
  5. mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
  6. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
  7. memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
  8. melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
  • keakuratan metodologi penilaian Risiko;
  • kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; dan
  • ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.
  1. Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional Bank dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko Bank.
  2. Wewenang dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk UUS dilakukan oleh Direktur UUS.

 

Bagian Ketiga

Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

 

Pasal 8

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi Dewan Komisaris paling sedikit mencakup:

  1. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; dan
  2. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

 

Bagian Keempat

Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

 

Pasal 9

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi Dewan Pengawas Syariah paling sedikit mencakup:

  1. mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
  2. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

 

BAB IV

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO SERTA PENETAPAN LIMIT RISIKO

 

Bagian Kesatu

Kebijakan Manajemen Risiko

 

Pasal 10

Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b paling sedikit memuat:

  1. penetapan Risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan;
  2. penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko;
  3. penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko;
  4. penetapan penilaian peringkat Risiko;
  5. penyusunan rencana darurat (contingency plan) dalam kondisi terburuk (worst case scenario); dan
  6. penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko.

 

Bagian Kedua

Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko

 

Pasal 11

  1. Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akan diambil (risk appetite) terhadap Risiko Bank.
  2. Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  3. akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
  4. pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara berkala; dan
  5. dokumentasi prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara memadai.
  6. Penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencakup:
  7. limit secara keseluruhan;
  8. limit per jenis Risiko; dan
  9. limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur Risiko.

 

BAB V

PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

 

Bagian Kesatu

Umum

 

Pasal 12

  1. Bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terhadap faktor-faktor Risiko (risk factors) yang bersifat material.
  2. Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh:
  3. sistem informasi manajemen yang tepat waktu; dan
  4. laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur Risiko Bank.

 

Bagian Kedua

Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko

 

Pasal 13

  1. Dalam rangka melaksanakan proses identifikasi Risiko, Bank wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap:
  2. karakteristik Risiko yang melekat pada Bank; dan
  3. Risiko dari produk dan kegiatan usaha Bank.
  4. Dalam rangka melaksanakan pengukuran Risiko, Bank wajib paling sedikit melakukan:
  5. evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko; dan
  6. penyempurnaan terhadap sistem pengukuran Risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi, dan faktor Risiko, yang bersifat material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank.
  7. Dalam rangka melaksanakan pemantauan Risiko, Bank wajib paling sedikit melakukan:
  8. evaluasi terhadap eksposur Risiko; dan
  9. penyempurnaan proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor Risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Bank yang bersifat material.
  10. Bank wajib melaksanakan proses pengendalian Risiko untuk mengelola Risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
  11. Pelaksanaan proses pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sesuai dengan Prinsip Syariah.

 

Bagian Ketiga

Sistem Informasi Manajemen Risiko

 

Pasal 14

  1. Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, paling sedikit mencakup laporan atau informasi mengenai:
  2. eksposur Risiko;
  3. kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11; dan
  4. realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.
  5. aporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara rutin kepada Direksi.
  6. Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk UUS dapat menggunakan teknologi sistem informasi yang digunakan dalam sistem informasi Manajemen Risiko BUK.

 

BAB VI

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

 

Bagian Kesatu

Umum

 

Pasal 15

  1. Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Bank.
  2. Pelaksanaan sistem pengendalian intern untuk UUS dapat digabung dengan sistem pengendalian intern dari BUK.

 

Pasal 16

  1. Pelaksanaan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling sedikit mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi.
  2. Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan:
  3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan atau ketentuan intern Bank;
  4. tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu;
  5. efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional; dan
  6. efektivitas budaya Risiko (risk culture) pada organisasi Bank secara menyeluruh.

 

Bagian Kedua

Sistem Pengendalian Intern dalam Penerapan Manajemen Risiko

 

Pasal 17

  1. Sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d paling sedikit mencakup:
  2. kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank;
  3. penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11;
  4. penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian;
  5. struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Bank;
  6. pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
  7. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  8. kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional Bank;
  9. pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi Manajemen Risiko;
  10. dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit, serta tanggapan pengurus Bank berdasarkan hasil audit; dan
  11. verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan Bank yang bersifat material dan tindakan pengurus Bank untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
  12. Penilaian terhadap sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh satuan kerja audit intern.

 

BAB VII

ORGANISASI DAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

 

Bagian Kesatu

Umum

 

Pasal 18

  1. Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank wajib membentuk:
  2. komite Manajemen Risiko; dan
  3. satuan kerja Manajemen Risiko.
  4. Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk UUS dapat dibentuk secara tersendiri atau digabungkan dengan BUK sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha UUS serta Risiko yang melekat pada UUS.

 

Bagian Kedua

Komite Manajemen Risiko

 

Pasal 19

  1. Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a untuk BUS, paling sedikit terdiri dari:
  2. mayoritas anggota Direksi yang salah satunya adalah direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan; dan
  3. pejabat eksekutif terkait.
  4. Dalam hal komite Manajemen Risiko untuk UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dibentuk secara tersendiri, maka keanggotaan komite Manajemen Risiko UUS paling sedikit terdiri dari:
  5. Direktur UUS;
  6. direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan BUK; dan
  7. pejabat eksekutif terkait.
  8. Dalam hal komite Manajemen Risiko untuk UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) digabung dengan komite Manajemen Risiko BUK maka dalam pembahasan yang terkait dengan Manajemen Risiko UUS, Direktur UUS diikutsertakan sebagai salah satu anggota komite Manajemen Risiko BUK.
  9. Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, yang paling sedikit meliputi:
  10. penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
  11. perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko; dan
  12. penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal.

 

Bagian Ketiga

Satuan Kerja Manajemen Risiko

 

Pasal 20

  1. Struktur organisasi satuan kerja Manajemen Risiko Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta Risiko yang melekat pada Bank.
  2. Satuan kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen terhadap satuan kerja operasional (risk-taking unit) dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern.
  3. Satuan kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atau kepada direktur yang ditugaskan secara khusus.
  4. Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja Manajemen Risiko meliputi:
  5. pemantauan pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
  6. pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan (composite), per jenis Risiko dan/atau per jenis aktivitas fungsional serta melakukan stress testing;
  7. kaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko;
  8. pengkajian usulan aktivitas dan/atau produk baru;
  9. evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko, bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern (internal model);
  10. memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (risk-taking unit) dan/atau kepada komite Manajemen Risiko; dan
  11. menyusun dan menyampaikan laporan profil atau komposisi Risiko secara berkala kepada:
  • Direktur Utama atau direktur yang ditugaskan secara khusus; dan
  • komite Manajemen Risiko.

 

Bagian Keempat

Hubungan Satuan Kerja Operasional dengan

Satuan Kerja Manajemen Risiko

 

Pasal 21

Satuan kerja operasional (risk-taking unit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) wajib menginformasikan eksposur Risiko yang melekat pada satuan kerja yang bersangkutan kepada satuan kerja Manajemen Risiko secara berkala.

 

BAB VIII

PELAPORAN

 

Bagian Kesatu

Laporan Profil Risiko

 

Pasal 22

  1. Bank wajib menyampaikan laporan profil Risiko baik secara individu maupun secara konsolidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  2. Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat substansi yang sama dengan laporan profil Risiko yang disampaikan oleh satuan kerja Manajemen Risiko kepada Direktur Utama atau kepada direktur yang ditugaskan secara khusus dan komite Manajemen Risiko.
  3. Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
  4. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank menyampaikan laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  5. Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk posisi bulan Maret dan posisi bulan September berpedoman pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
  6. Penilaian profil Risiko dalam rangka penyusunan laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
  7. Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk posisi bulan Juni dan posisi bulan Desember disampaikan sebagai bagian dari hasil penilaian sendiri (self assessment) atas tingkat kesehatan Bank.

 

Pasal 23

  1. Laporan profil Risiko secara individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) untuk posisi bulan Maret dan posisi bulan September disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir bulan laporan.
  2. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan profil Risiko secara individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur maka laporan profil Risiko disampaikan pada hari kerja berikutnya.
  3. Batas waktu penyampaian laporan profil Risiko secara individu untuk posisi bulan Juni dan posisi bulan Desember mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
  4. Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan secara individu apabila laporan disampaikan melampaui batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) namun tidak melebihi 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan.
  5. Bank dianggap tidak menyampaikan laporan secara individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) apabila Bank belum menyampaikan laporan melebihi 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

 

Pasal 24

  1. Laporan profil Risiko secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) untuk posisi bulan Maret dan posisi bulan September disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir bulan laporan.
  2. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan profil Risiko secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur maka laporan profil Risiko disampaikan pada hari kerja berikutnya.
  3. Batas waktu penyampaian laporan profil Risiko secara konsolidasi untuk posisi bulan Juni dan posisi bulan Desember mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
  4. Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan secara konsolidasi apabila laporan disampaikan melampaui batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) namun tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja sejak batas akhir waktu penyampaian laporan.
  5. Bank dianggap tidak menyampaikan laporan secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) apabila Bank belum menyampaikan laporan melebihi 14 (empat belas) hari kerja sejak batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

 

Bagian Kedua

Laporan Lain

 

Pasal 25

  1. Bank harus menyampaikan laporan lain kepada Otoritas Jasa Keuangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan Bank.
  2. Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan lain yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
  3. Format, tata cara pelaporan, dan pengenaan sanksi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan bank.

 

Bagian Ketiga

Alamat Penyampaian

 

Pasal 26

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 25 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:

  1. Departemen Perbankan Syariah, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
  2. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

 

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

 

Bagian Kesatu

Penilaian Penerapan Manajemen Risiko

 

Pasal 27

Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian terhadap penerapan Manajemen Risiko pada Bank.

 

Pasal 28

Bank wajib menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan penerapan Manajemen Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan.

 

Bagian Kedua

Aspek Pengungkapan Kinerja dan Kebijakan Manajemen Risiko

 

Pasal 29

  1. Pengungkapan Manajemen Risiko dalam laporan publikasi tahunan Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank wajib disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
  2. Pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup kinerja Manajemen Risiko dan arah kebijakan Manajemen Risiko.
  3. Pengungkapan Manajemen Risiko dalam laporan publikasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk UUS digabungkan dalam laporan tahunan BUK.

 

BAB X

SANKSI

 

Pasal 30

  1. Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan per laporan.
  2. Bank yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per laporan.
  3. Bank yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  4. Bank yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, namun:
  5. dinilai tidak lengkap secara signifikan; dan/atau
  6. tidak dilampiri dengan dokumen dan informasi yang material, sesuai dengan format yang ditentukan, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  7. Bank dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah:
  8. Bank diberikan 2 (dua) kali surat teguran oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap surat teguran; dan
  9. Bank tidak memperbaiki laporan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat teguran terakhir.

 

Pasal 31

Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 21, Pasal 28, dan/atau Pasal 29 ayat (1) dikenakan sanksi administratif antara lain berupa:

  1. teguran tertulis;
  2. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
  3. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam uji/penilaian kemampuan dan kepatutan atau dalam catatan administrasi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

 

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi Bank diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

 

Pasal 33

  1. Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  2. Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, pengaturan bagi Bank yang sebelumnya mengacu pada ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum menjadi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

 

Pasal 34

  1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/6/PBI/2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ini.
  2. Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 dinyatakan tetap berlaku bagi BUS dan UUS sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
  3. Ketentuan pada angka 9 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 35

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Desember 2016

 

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN,

 

ttd

 

MULIAMAN D. HADAD

 

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2016

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

 

ttd

 

YASONNA H. LAOLY

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 298

 

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Hukum 1

Departemen Hukum

 

ttd

 

Yuliana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 65 /POJK.03/2016

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM SYARIAH

DAN UNIT USAHA SYARIAH

 

  1. UMUM

 

Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan Risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks. Menghadapi kondisi tersebut, Bank perlu memperhatikan seluruh Risiko baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank, termasuk yang berasal dari Perusahaan Anak dengan menerapkan Manajemen Risiko secara konsolidasi. Bank dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan Manajemen Risiko yang sesuai dengan Prinsip Syariah. Prinsip-prinsip Manajemen Risiko yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia diarahkan sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB).

Penerapan Manajemen Risiko pada perbankan syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan aturan Manajemen Risiko ini sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh BUS dan UUS sehingga perbankan syariah dapat mengembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi namun tetap dilakukan secara sehat, istiqomah, dan sesuai dengan Prinsip Syariah. – 2 –

 

  1. PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1

Cukup jelas.

 

Pasal 2

Ayat (1)

Termasuk dalam cakupan penerapan Manajemen Risiko adalah penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

 

Pasal 3

Cukup jelas.

 

Pasal 4

Kompleksitas usaha antara lain keragaman dalam jenis transaksi, produk atau jasa, dan jaringan usaha. Kemampuan Bank antara lain kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung, dan kemampuan sumber daya manusia.

 

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk dalam kelompok Risiko Kredit adalah Risiko konsentrasi pembiayaan, counterparty credit risk, dan settlement risk.

Risiko konsentrasi pembiayaan merupakan Risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha Bank.

Counterparty credit risk merupakan Risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar.

Settlement risk merupakan Risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (settlement date) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan.

Huruf b

Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko benchmark suku bunga (benchmark interest rate risk), Risiko nilai tukar, Risiko komoditas, dan Risiko ekuitas. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko komoditas dan Risiko ekuitas wajib diterapkan oleh Bank yang melakukan konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

Risiko komoditas adalah Risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas.

Risiko ekuitas adalah Risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book yang disebabkan oleh perubahan harga saham.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Risiko Hukum timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Huruf f

Risiko Reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif.

Huruf g

Risiko Stratejik timbul antara lain karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan stratejik yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana stratejik (strategic plan) antar level stratejik. Selain itu, Risiko Stratejik juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk) timbul antara lain karena adanya perubahan perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima dari Bank. Perubahan ekspektasi bisa disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai aset Bank dan/atau faktor eksternal seperti naiknya return/imbal hasil yang ditawarkan bank lain. Perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil tersebut dapat memicu perpindahan dana nasabah dari Bank kepada bank lain.

Huruf j

Risiko Investasi (Equity Investment Risk) timbul apabila Bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah dengan Bank ikut menanggung Risiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai (metode profit and loss sharing). Dalam hal ini, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah namun dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan maka jumlah pokok pembiayaan yang diberikan Bank kepada nasabah tidak akan diperoleh kembali. Sementara perhitungan bagi hasil juga dapat menggunakan metode net revenue sharing yakni bagi hasil dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

 

Pasal 6

Cukup jelas.

 

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk dalam kebijakan dan strategi Manajemen Risiko adalah penetapan dan persetujuan limit Risiko baik Risiko secara keseluruhan (composite), per jenis Risiko, maupun per aktivitas fungsional.

Kebijakan dan strategi Manajemen Risiko disusun paling sedikit 1 (satu) kali atau lebih dalam 1 (satu) tahun dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha BUS secara signifikan.

Huruf b

Termasuk tanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko adalah:

  1. mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja Manajemen Risiko; dan
  2. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara triwulanan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengembangan budaya Manajemen Risiko antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya Manajemen Risiko yang efektif.

Huruf e

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penerapan Manajemen Risiko.

Huruf f

Yang dimaksud dengan independen antara lain adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, dan pemantauan Risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.

Huruf g

Kaji ulang secara berkala antara lain dimaksudkan untuk mengantisipasi jika terjadi perubahan faktor eksternal dan faktor internal.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memiliki pemahaman yang memadai” adalah termasuk pemahaman terhadap Prinsip Syariah yang terkait dengan produk, jasa, dan kegiatan operasional Bank lainnya.

Ayat (3)

Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, Direktur UUS dapat berkoordinasi dengan direktur lain pada BUK.

 

Pasal 8

Huruf a

Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali atau lebih dalam 1 (satu) tahun dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.

Huruf b

Evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris paling sedikit secara triwulanan.

 

Pasal 9

Huruf a

Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Huruf b

Evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah paling sedikit secara triwulanan.

 

Pasal 10

Kebijakan Manajemen Risiko ditetapkan antara lain dengan cara menyusun strategi Manajemen Risiko untuk memastikan bahwa:

  1. Bank tetap mempertahankan eksposur Risiko sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berlaku; dan
  2. Bank dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian di bidang Manajemen Risiko sesuai dengan kompleksitas usaha Bank.

Penyusunan strategi Manajemen Risiko dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Bank, organisasi Bank, dan Risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Toleransi Risiko merupakan potensi kerugian yang dapat diserap oleh permodalan Bank.

Huruf d

Penetapan penilaian peringkat Risiko merupakan dasar bagi Bank untuk mengkategorikan peringkat Risiko Bank. Peringkat Risiko bagi Bank dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat, yaitu:

  1. peringkat 1 (Low);
  2. peringkat 2 (Low to Moderate);
  3. peringkat 3 (Moderate);
  4. peringkat 4 (Moderate to High); dan
  5. peringkat 5 (High).

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

 

Pasal 11

Ayat (1)

Tingkat Risiko yang akan diambil (risk appetite) memperhatikan pengalaman yang dimiliki Bank dalam mengelola Risiko.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “secara berkala” adalah paling sedikit 1 (satu) kali atau lebih dalam 1 (satu) tahun, sesuai dengan jenis Risiko, kebutuhan, dan perkembangan Bank.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dokumentasi yang memadai” adalah dokumentasi yang tertulis, lengkap, dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (audit trail) untuk keperluan pengendalian intern Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

 

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “faktor-faktor Risiko” adalah berbagai parameter yang mempengaruhi eksposur Risiko. Yang dimaksud dengan “faktor-faktor Risiko (risk factors) yang bersifat material” adalah faktor-faktor Risiko baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

 

Pasal 13

Ayat (1)

Proses identifikasi Risiko antara lain didasarkan pada pengalaman kerugian Bank yang pernah terjadi.

Ayat (2)

Untuk mengukur Risiko, Bank dapat menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif yang disesuaikan dengan tujuan usaha, kompleksitas usaha, dan kemampuan Bank.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “secara berkala” adalah paling sedikit secara triwulanan atau lebih sesuai dengan perkembangan usaha Bank dan kondisi eksternal yang langsung mempengaruhi kondisi Bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Evaluasi terhadap eksposur Risiko dilakukan dengan cara pemantauan dan pelaporan Risiko yang bersifat material atau yang berdampak kepada kondisi permodalan Bank, yang antara lain didasarkan atas penilaian potensi Risiko dengan menggunakan historical trend.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengendalian Risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara lindung nilai, metode mitigasi Risiko, dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.

Selain itu dalam melaksanakan fungsi pengendalian Risiko benchmark suku bunga, Risiko nilai tukar, dan Risiko Likuiditas, Bank paling sedikit menerapkan Assets and Liabilities Management (ALMA).

Ayat (5)

Cukup jelas.

 

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Laporan atau informasi eksposur Risiko mencakup eksposur kuantitatif dan kualitatif, secara keseluruhan (composite) maupun rincian per jenis Risiko dan per jenis aktivitas fungsional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan atau informasi yang disampaikan kepada Direksi dapat ditingkatkan frekuensinya sesuai dengan kebutuhan BUS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

 

Pasal 15

Cukup jelas.

 

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan.

Huruf c

Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional antara lain diperlukan untuk melindungi aset dan sumber daya Bank lainnya dari Risiko terkait.

Huruf d

Efektivitas budaya Risiko (risk culture) dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada Bank secara berkesinambungan.

 

Pasal 17

Cukup jelas.

 

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Komite Manajemen Risiko harus bersifat non struktural.

Huruf b

Satuan kerja Manajemen Risiko merupakan bagian dari struktur organisasi Bank (bersifat struktural).

Ayat (2)

Pengaturan ini dimaksudkan agar UUS dapat menentukan struktur organisasi yang tepat dan sesuai dengan kondisi BUK, termasuk kemampuan keuangan dan sumber daya manusia.

 

Pasal 19

Ayat (1)

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko dapat berupa keanggotaan tetap dan tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan Bank.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pejabat eksekutif terkait” adalah pejabat Bank satu tingkat di bawah Direksi yang memimpin satuan kerja operasional dan satuan kerja Manajemen Risiko. Keanggotaan pejabat eksekutif dalam komite Manajemen Risiko disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan Bank.

Ayat (2)

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko dapat berupa keanggotaan tetap dan tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan UUS.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pejabat eksekutif terkait” adalah pejabat UUS dan BUK satu tingkat di bawah Direksi yang memimpin satuan kerja operasional dan satuan kerja Manajemen Risiko. Keanggotaan pejabat eksekutif dalam komite Manajemen Risiko disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan UUS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal antara lain pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan rencana bisnis Bank dan pengambilan posisi atau eksposur Risiko yang tidak sesuai dengan limit yang telah ditetapkan.

 

Pasal 20

Ayat (1)

Pengaturan ini dimaksudkan agar Bank dapat menentukan struktur organisasi yang tepat dan sesuai dengan kondisi Bank, termasuk kemampuan keuangan dan sumber daya manusia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “independen” antara lain tercermin dari adanya:

  1. pemisahan fungsi atau tugas antara satuan kerja Manajemen Risiko dengan satuan kerja operasional (risk-taking unit) dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern; dan
  2. proses pengambilan keputusan yang tidak memihak atau menguntungkan satuan kerja operasional tertentu atau mengabaikan satuan kerja operasional lainnya.

Yang dimaksud dengan satuan kerja operasional (risk-taking unit) antara lain satuan kerja pembiayaan, treasuri, dan pendanaan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “direktur yang ditugaskan secara khusus” adalah direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan atau Direktur Manajemen Risiko. Istilah Direktur Utama dapat dipersamakan dengan Presiden Direktur.

Ayat (4)

Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja Manajemen Risiko disesuaikan dengan tujuan usaha, kompleksitas usaha, dan kemampuan Bank.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Stress testing dilakukan guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap kinerja dan pendapatan masing-masing satuan kerja operasional atau aktivitas fungsional Bank.

Huruf c

Kaji ulang antara lain dilakukan berdasarkan temuan audit intern dan/atau perkembangan praktek-praktek Manajemen Risiko yang berlaku secara internasional.

Huruf d

Termasuk dalam pengkajian adalah penilaian kemampuan Bank untuk melakukan aktivitas dan/atau produk baru dan kajian usulan perubahan sistem dan prosedur serta pemenuhan terhadap Prinsip Syariah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Rekomendasi antara lain memuat rekomendasi yang terkait dengan besaran atau maksimum eksposur Risiko yang wajib dipelihara oleh Bank.

Huruf g

Profil Risiko merupakan gambaran secara menyeluruh atas besarnya potensi Risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur Bank. Frekuensi penyampaian laporan ditingkatkan dalam hal kondisi pasar berubah dengan cepat. Untuk eksposur Risiko yang berubah relatif lama, seperti Risiko Kredit maka penyampaian laporan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

 

Pasal 21

Frekuensi penyampaian informasi eksposur Risiko disesuaikan dengan karakteristik jenis Risiko.

 

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Laporan profil Risiko disajikan secara komparatif dengan posisi triwulan sebelumnya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

 

Pasal 23

Ayat (1)

Contoh:

Untuk laporan profil Risiko secara individu posisi bulan September 2016, Bank wajib menyampaikan laporan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 21 Oktober 2016.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Contoh:

Apabila Bank menyampaikan laporan profil Risiko secara individu posisi bulan September 2016 pada tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016, maka Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan.

Ayat (5)

Contoh:

Apabila Bank menyampaikan laporan profil Risiko secara individu posisi bulan September 2016 setelah tanggal 21 November 2016, maka Bank dianggap tidak menyampaikan laporan dimaksud.

 

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Untuk laporan profil Risiko secara konsolidasi posisi bulan September 2016, Bank wajib menyampaikan laporan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 30 Oktober 2016. Mengingat tanggal 30 Oktober 2016 merupakan hari libur maka laporan profil Risiko disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Oktober 2016.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Apabila Bank menyampaikan laporan profil Risiko secara konsolidasi posisi bulan September 2016 pada tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 17 November 2016, maka Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan.

Ayat (5)

Contoh:

Apabila Bank menyampaikan laporan profil Risiko secara konsolidasi posisi bulan September 2016 setelah tanggal 17 November 2016, maka Bank dianggap tidak menyampaikan laporan dimaksud.

 

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan lain yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko antara lain Laporan Proyeksi Arus Kas dan Laporan Profil Maturitas dalam rangka Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas.

Ayat (3)

Ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan bank antara lain ketentuan mengenai Laporan Berkala Bank Umum dan Laporan Kantor Pusat Bank Umum.

 

Pasal 26

Cukup jelas.

 

Pasal 27

Penilaian terhadap penerapan Manajemen Risiko pada Bank termasuk penilaian Risiko yang melekat (inherent risk) dan kecukupan sistem pengendalian Risiko (risk control system).

 

Pasal 28

Cukup jelas.

 

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kinerja Manajemen Risiko merupakan hasil penerapan Manajemen Risiko untuk periode awal tahun (Januari) sampai dengan akhir tahun (Desember) termasuk profil Risiko, sedangkan arah kebijakan Manajemen Risiko merupakan arah dan strategi Manajemen Risiko periode 1 (satu) tahun ke depan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

 

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kerja.

Ayat (2)

Bank yang telah dikenakan sanksi administratif berupa denda dalam ayat ini tidak dikenakan sanksi keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bank yang telah dikenakan sanksi administratif berupa denda pada ayat ini tidak dikenakan sanksi keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (5)

Cukup jelas.

 

Pasal 31

Cukup jelas.

 

Pasal 32

Cukup jelas.

 

Pasal 33

Cukup jelas.

 

Pasal 34

Cukup jelas.

 

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5988

Advertisements